RADJAWARTA > Kegiatan Dialog Interaktif Walikota Mojokerto bersama dengan warga di Kelurahan-kelurahan diselenggarakan setiap hari Selasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pembangunan di Kelurahan.  

Mas’ud Yunus, Wakil Walikota menjelaskan, dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan harus dijalankan dengan baik, tertib adminstrasi dan tertib pengelolaan keuangan.

Program PSN yang dilaksanakan setiap hari Jum’at ini merupakan bagian dari Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas, program jaminan kesehatan, program universal caferit. “SEMUA WARGA KOTA MOJOKERTO AKAN MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS, CUKUP MEMBAWA KTP DAN KK,” ujarnya. (Rtyn)

RADJAWARTA > Kinerja pemerintahan di daerah harus terus ditingkatkan terutama dari segi kualitas.Hal ini sesuai yang diperintahkan Presiden RI yang mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun peningkatan kerja.

“Melalui peningkatan kapasitas kinerja pemerintahan diharapkan daerah menjadi lebih bermutu dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, yang berdampak bagi pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuannya agar kelembagaan yang ada di daerah dapat lebih tertata secara efektif dan efisien,” jelas Mendagri  dalam sambutan tertulis yang di bacakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Rasiyo saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XVII di Halaman Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (25/4).

Selain itu, peningkatan kapasitas kinerja  juga diharapkan mampu menjadi sarana penggerak dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah dengan modal SDM yang memiliki keterampilan, integritas tinggi dan terhindar dari kasus-kasus korupsi, disiplin serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, melalui Perpres No. 59 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 terdapat langkah strategis dengan berbagai pertimbangan dalam mempercepat terwujudnya cita-cita reformasi, terutama demokratisasi yang diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait dengan hal itu, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah sehingga mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi konsensus pendiri bangsa karena penyelenggaraan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi di Indonesia disadari merupakan suatu pilihan yang tepat dalam mengelola NKRI dengan keanekaragaman karakteristiknya sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat dan agama.

Otonomi daerah pada dasarnya memiliki dua tujuan utama yaitu tujuan demokrasi dan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan bahwa pemerintahan daerah sebagai instrument pendidikan politik ditingkat local yang secara agregat menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

Sedangkan tujuan kesejahteraan mengisyaratkan bahwa pemerintahan daerah untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat lokal secara efektif, efisiensi dan ekonomis.

Dalam konsep negara kesatuan, kekuasaan eksekutif dalam arti kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Selanjutnya, kekuasaan tersebut diserahkan ke daerah dengan konsep otonomi daerah. Dengan demikian pemerintahan daerah dapat menyelenggarakannya sebagian dari kekuasaan pemerintahan yang  menjadi domain kewenangan Presiden.

Mengingat tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah ada di tangan Presiden, maka  dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk senantiasa dilaksanakan dalam koridor pembinaan dan pengawasan Presiden sehingga berjalan secara harmonis, selaras, sinergi dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. (rha)

Foto > Sekdaprov Rasiyo memberi ucapan selamat kepada camat yang berprestasi pada hari Otoda XVII di Kantor Gubernur Jl. Pahlawan Surabaya

 Loading ...

RADJAWARTA >> Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, 3-4 Oktober mendatang akan menghadiri pertemuan anggota eksekutif UCLG-ASPAC di Melbourne – Australia. Dalam pertemuan tersebut, lebih dari 28 kepala daerah dari kawasan Asia Pasifik akan membahas berbagai hal yang menyangkut masa depan dan kiprah organisasi UCLG-ASPAC.

Walikota Surabaya, pada pertemuan tersebut, akan menjadi pembicara. Kesempatan ini akan digunakan Walikota untuk menyampaikan kesiapan Surabaya yang akan menjadi tuan rumah ASEAN Mayors Forum pada 24 – 25 Oktober 2011 mendatang.

Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, Ir. Antiek Sugiharti, MSi., mengatakan United Cities and Local Governments (UCLG) adalah organisasi baru dunia yang berdedikasi untuk mempromosikan nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan kepentingan kota-kota dan pemerintah daerah di seluruh dunia. Organisasi ini merupakan organisasi pemerintah daerah terbesar di dunia, dengan berbagai keanggotaan yang meliputi kota maupun asosiasi nasional pemerintah daerah. UCLG adalah asosiasi internasional organisasi pemerintah daerah yang dibentuk pada tahun 1913 dan satu-satunya organisasi pemerintah daerah yang diakui oleh PBB.

“UCLG merupakan perwujudan dari suara global kota-kota di dunia serta mitra penting PBB dalam bidang pemerintahan daerah. Organisasi ini mempromosikan kebijakan-kebijakan dan pengalaman pemerintah daerah mengenai isu-isu penting seperti kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan keterlibatan sosial,”kata Antiek.

UCLG mendukung kerjasama internasional antara kota-kota dan mitra kerjanya, serta memfasilitasi program, jaringan dan kemitraan untuk membangun kapasitas pemerintah daerah. UCLG mempromosikan peran wanita pada pengambilan keputusan di daerah, dan merupakan pintu gerbang akan ketersediaan informasi yang relevan tentang pemerintah daerah di dunia. UCLG juga merangkul bersama-sama pemerintah daerah, besar dan kecil, desa dan kota , di lebih dari 100 negara di 5 benua. Semuanya bersatu dalam kesamaan kepentingan, tantangan, dan tujuan.

UCLG ASPAC, bagian regional dari UCLG, berbasis di Jakarta, Indonesia. Organisasi ini adalah pusat manajemen pengetahuan kunci mengenai isu-isu pemerintah lokal di daerah. Organisasi ini merupakan satu dari tujuh bidang regional di bawah UCLG, penggabungan dari IULA dan UTO mulai 1 Januari 2004 dengan kantor pusatnya di Barcelona, dan Spanyol.

Kawasan Asia dan Pasifik adalah yang terbesar dari delapan bagian dalam UCLG dengan hubungan ke lebih dari 7.000 pemerintah daerah. Ia mewakili lebih dari 3,76 Miliar orang – lebih dari setengah dari populasi dunia – dan menggabungkan negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi cepat seperti Cina, India dan Indonesia. hms

 Loading ...

RADJAWARTA >> Gubernur Jawa Timur Soekarwo menandaskan, selama musim mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriyah kemarin jalan Nasional dan Jalan Provinsi Jatim yang dilalui pemudik minim kecelakaan lalu lintas (laka lantas).Tapi secara keseluruhan laka meningkat hingga 35 persen.

Gubenrnur yang populer dengan nama Pakde Karwo itu mengatakan, selama massa mudik dan balik jumlah kecelakaan lalulintas mayoritas terjadi di jalan kabupaten/kota. “70 persen kecelakaan terjadi di jalan kabupaten atau kota. Jalan propinsi dan Nasioanal Minim,” kata Pakde Karwo usai apel dengan seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jatim di ruang Bhinaloka, Senin (5/9) pagi tadi.

Meski begitu, Gubernur tidak menampik bila tingkat kecelakan pada lebaran tahun ini mengalami peningkatan sekitar 35 persen dibandingkan tahun lalu. Rata-rata, ujar Pakde Karwo, korban kecelakaan lebaran merupakan para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua (motor).

“Sekitar 80 persen yang kecelakaan adalah pemudik roda dua. Itu juga banyak terjadi di jalan kabupaten/kota,” ungkap Pakde Karwo yang mengaku belum terima data kecelakaan secara rinci dari Dishub dan LLAJ Jatim sehingga dirinya tidak bisa menyebutkan angka pasti jumlah kecelakaan massa mudik dan belik lebaran 2011.

Menurut informasi yang ada, penyebab tingginya kecelakaan roda dua tersebut adalah faktor human error. Banyak pemudik roda dua yang mengalami kelelahan dan terlalu banyak membawa barang bawaan. ri

 Loading ...

RADJAWARTA >> Di hari pertama masuk kerja, Gubernur Jatim dan wakilnya, Soekarwo dan Saifullah Yusup langsung menggelar sidak ke beberapa ruang kerja di lingkungan pemerintah provinsi.

Sidak dilakukan setelah Gubernur memimpin apel pagi. Setelah itu, gubernur memerintah inspektorat, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Satpol PP untuk mengecek berapa PNS yang tidak masuk pasca libur lebaran.

Beberapa ruang kerja disidak Gubernur. Diakhir sidaknya gubernur dan wagub dan beberapa pejabat teras lainnya mampir ke ruang Biro Humas dan Protokol, Biro Umum, Bagian Penerimaan Surat, Bagian Administrasi Aset Sekdaprov.

Untuk mengetahui ada tidaknya pegawai pemprov jatim yang tidak masuk kerja di hari pertama, gubernur menunggu laporan dari BKD, SKDP, dan inspektorat. “Belum, masih dievaluasi,” kata Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di kantor gubernur, Senin (5/9). cp-ds

 Loading ...

RADJAWARTA >> Merasa mampu membayar gaji PNS ditunjang tingkat kebutuhan yang tinggi untuk merekrut PNS baru. Pemkot Surabaya melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Yayuk Agustin menolak moratorium (penundaan) CPNS tahun 2012.

“Dari kabar terakhir moratorium ini diberikan pada daerah yang memang jumlah pegawainya banyak dan APBD-nya kecil. Selain itu juga untuk tenaga medis, guru dan tenaga teknis masih diperbolehkan. Artinya pemkot masih memiliki peluang untuk mendapatkan CPNS baru,” ungkap Yayul kepada wartawan.

Penolakan moratorium hingga 16 bulan ini dibuktikan Yayuk dengan memberikan penjelasan yang mungkin bisa diterima. Menurutnya, pemerintah pusat harus mengabulkan keinginan pemkot Surabaya untuk menerima CPNS baru.

Sebab, ungkap orang kepercayaan Walikota ini, kebutuhan PNS di lingkungan Pemkot Surabaya sangat tinggi. Argumentasinya, untuk melayani masyarakat yang berjumlah 2,5 juta saat ini pegawai di pemerintahan dipandang kurang.

Yayuk merinci, jumlah pegawai di pemkot Surabaya sekarang ini hanya tinggal 19.700 dari jumlah sebelumnya 20 ribu pegawai. Berkurangnya pegawai itu salah satunya pegawai yang pensiun.

Sehingga lanjut dia, satu pegawai melayani ratusan orang, tentu kondisi ini membuat pelayanan tidak bisa maksimal. “Sekarang lihat saja di kantor kelurahan, pegawainya sedikit sehingga pegawai yang ada harus pontang-panting mengurus berbagai persoalan di sana,” katanya.

Yayuk menjelaskan, untuk tahun 2012 Pemkot Surabaya mengajukan kouta 1.700 CPNS yang terdiri dari tenaga pendidik khususnya guru SD, tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan tenaga teknis.

“Banyak sekolah yang kekurangan tenaga guru sehingga banyak guru yang merangkap banyak mata pelajaran. Demikian juga dengan tenaga medis yang dirasakan sangat kurang sehingga pemkot terpaksa mengontrak tenaga medis. Tentu kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” jelasnya. cp-ant

 Loading ...

RADJAWARTA >> Pemkot Surabaya terus melakukan gebrakan. Kali ini Pemkot dengan tegas melarang pemasangan reklame di jalur hijau dan Daerah Milik Jalan (Damija). Larangan tersebut berdasar ke Undang-Undang Nomer 28/2009 Tentang Retribusi Daerah.

Penegasan larangan tersebut disampaikan Sri Mulyono, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Surabaya. Menurut Sri, dalam UU itu, tidak disebutkan di dua tempat (jalur hijau dan Damija) itu, tidak mengatur nilai retribusi bangunan.

“Oleh karena itu, sampai saat ini reklame di dua jenis lokasi tersebut kebanyakan sudah kosong tak bermateri. Kami tidak mau mengeluarkan izin reklame karena terbentur dengan undang-undang itu,” kata Sri Mulyono.

Pria yang akrab dipanggil Srimul ini menjelaskan, hingga saat ini masih ada di beberapa titik yang dilarang UU itu berdiri reklame. Sebab, ada kemungkinan ijinnya keluar sebelum Undang-undang No 28/2009 terbit.

Apalagi katanya, UU yang melarang pemasangan reklame di Jalur hijau dan Damija itu butuh sosialisasi selama dua tahun. “Nah, yang kebetulan sudah mati izinnya di awal tahun, kami hentikan dulu,” tegas Sri.

Srimul berjanji, bagi reklame yang ijinnya mati maka ijinnya tidak bisa diperpanjang. “Bila nanti izin untuk tahun ini habis, reklame tersebut juga bakal kena stop,” ujarnya.

Saat ini ungkapnya, Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya sedang membahas retribusi penganti jenis reklame di dua tempat itu, “Bisa jadi nanti bukan retribusi lagi, melainkan sewa. Semua itu yang tengah dalam pembahasan,” tutur Sri. cp-sur

 Loading ...

RADJAWARTA >> Pasca terbitnya SK Gubernur Nomor 551.2/796/110/2011 Tentang Angkutan Jalan Raya dan Walikota 188.45/332/436.1.2/2011 Surabaya, Eddi,A.Md.LLAJ,Ssos,MM Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menjelaskan, bahwa kewenangan menata dan mengatur rute lyn sepenuhnya wewenang Dishub Surabaya.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini memiliki kewenangan penuh soal penataan dan penertiban rute angkot. Melalui Dishub, nantinya kewenangan mengatur dan menertibkan jalur angkot sepenuhnya atau mutlak milik Surabaya,” jelas Eddi, Jumat (2/9).

Sebelumnya, tutur Eddi, kewenangan untuk menata rute angkot di Surabaya wewenang Gubernur Jatim, namun setelah terbitnya SK Jatim I dan Surabaya I maka Dishub Surabaya yang punya wewenang.

Selanjutnya, ungkap Eddi, Dishub Surabaya di bawah kepemimpinannya akan melakukan penataan ulang sejalan dengan penyerahan kewenangan atas penertiban dan pentaaan rute lyn atau angkot yang beroperasi di Kota Surabaya.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak Dishub Surabaya sudah melakukan sosialisasi kepada para pengemudi lyn dan organisasi angkutan, yaitu Organda. “Prinsipnya, Dishub tidak akan melakukan perubahan rute angkutan umum secara massal. Hanya beberapa rute saja yang perlu penyesuaian,” kata Eddi. cp-li

 Loading ...

RADJAWARTA >> Meski dalam keadaan kesulitan dalam pelaksanaan Program Pengadaan Beras dari petani, Bulog Divre Jatim tetap optimis hingga tahun ini mampu membeli beras dari petani.

“Meski pengadaan beras tahun 2011 sedikit atau tidak sesuai target, namun kami optimistis sampai penghujung tahun ini masih mampu membeli beras petani mencapai 450 ribu ton,” katanya usai buka bersama di pemprov Jatim.

Diakui Murino, kendala untuk membeli beras dari petani banyak faktor, salah satunya adalah keadaan cuaca yang tidak bersahabat. Hal ini yang membuat bulog merevisi pengadaan beras dari 1,1 juta ton menjadi 650 ribu ton.

“Tapi target 650 ribu ton sepertinya sulit terealisasi, menyusul harga beras di pasar Jatim pada akhir-akhir ini meningkat dibandingkan kondisi normal,” ujarnya.

Keyakinan tersebutberdasarkan pada pelaksanaan panen padi di sejumlah daerah di Jatim di antaranya di Bojonegoro, Tulungagung, Bondowoso, sampai Banyuwangi. “Sementara itu, sejak Januari 2011 sampai tanggal 24 Agustus ini besaran pengadaan beras kami hanya mencapai 350 ribu ton. Volumenya memang kecil karena harga berasnya naik dan dipengaruhi permintaan pasar maupun ketersediaan,” katanya.

Dari fakta tersebut, Maurino yakin untuk tidak bulan ke depan pihaknya mampu memenuhi kebutuhan konsumen di Jatim. “Selain itu, besaran stok beras kami saat ini sebanyak 150 ribu ton. Ketersediaan tersebut dapat mencukupi permintaan konsumen Jatim selama tiga bulan mendatang,” katanya.

Ia menambahkan, mengimbangi harga pasar, bulog pun menaikkan harga. Hal tersebut mengacu pada ketentuan baru sejak 3 Agustus 2011. Sesuai ketentuan itu harga beli bulog menjadi Rp 6 ribu/kg dari harga sebelumnya Rp 5.060/kg.

“Lalu, Harga Pembelian untuk Gabah Kering Giling (GKG) juga meningkat menjadi Rp 4.100/kg dibandingkan sebelumnya Rp 3.345/kg. Bahkan, Gabah Kering Panen (GKP) sekarang naik menjadi Rp 3.500/kg dari sebelumnya Rp 2.685/kg,” katanya.

Harga Pembelian Bulog, ulas dia, mulai tanggal 23 Maret 2011 untuk beras harganya tambah Rp 200/kg dan GKG tetap. Pada tanggal 3 Mei 2011, harga beras kembali berubah sehingga tambah Rp 150/kg dan GKP bertambah Rp 130/kg . “Pada 9 Juni 2011, Harga Pembelian Beras tambah Rp 200/kg , GKG Rp 175/kg, dan GKP tambah Rp 315/kg,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, pada tanggal 5 Juli 2011 harga GKG bertambah Rp 250/kg dan GKP Rp 200/kg. Untuk kenaikan pada Agustus 2011 mulai berlaku di seluruh Pulau Jawa. cp-sur

 Loading ...