RADJAWARTA > Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Makanan Impor (TKP2MI) melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pemerintah/kota di Jatim dan masyarakat. Ini bentuk perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen terhadap peredaran makanan impor maupun makanan lokal yang beredar di pasar.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Dr H Rasiyo pada acara Rapat Koordinasi TKP2MI dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Makanan Impor 2013, di Hotel Utami Sidoarjo, Senin (25/3/2013) mengatakan Gubernur Jatim menaruh perhatian secara serius dalam melindungi konsumen terhadap keberadaan makanan impor. Karena apapun yang kita lakukan, konsumen adalah raja.

”Kondisi masyarakat di Jatim yang jumlah penduduknya 38 juta orang ini tidak semuanya memahami tentang makanan itu, baik mengenai aturan kesehatan, kelayakan maupun perijinannya. Konsumen tidak sepenuhnya memahami mengenai hal-hal semacam itu. Karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pemberian pemahaman,” katanya.

Keberadaan TKP2MI yang ada di masing-masing daerah ini memiliki menjadi tanggungjawab menyosialisasikan kepada pemerintah kab/kota. Karena yang berhubungan secara langsung tentang keberadaan perusahaan ataupun toko yang ada di kabupaten/kota.

Selain itu, lanjutnya, juga diperlukan pengawasan terhadap peredaran makanan impor. Itu dilakukan sebagai bentuk untuk melindungi konsumen (masyarakat) yang tidak memahami tentang makanan impor yang tidak layak dimakan. Karena dimungkinkan adanya makanan yang sudah kadarluarsa ataupun mengandung bahan yang berlebihan.

Koordinasi yang dilakukan ini, katanya, merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan agar beredarnya bahan makanan ini agar tidak dapat merugikan konsumen. Kondisi dan situasi bahan makanan yang beredar di masyarakat sudah terseleksi (kualitas maupun perijinannya). Untuk itu, ada tiga peran yang menjadi sasaran bersama, TKP2MI mempunyai tugas dengan menyosialisasikan pertama kepada masyarakat. +++

 Loading ...

BERITASURABAYA

RADJAWARTA > Kementerian Agama Jawa Timur mendesak meminta pemerintah pusat agar sekolah madrasah segera diplatmerahkan. Dengan diplatmerahkannya sekolah madrasah diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah madrasah.

Drs H Sudjak, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim menjelaskan, madrasah di Jatim sebenarnya sudah ada yang diplatmerahkan. Namun, keberadaannya sangat tidak seimbang dengan jumlahnya yang mencapai ribuan.

“Di Jatim ini adalah gudangnya madrasah, jumlahnya mencapai 17.576 madrasah, namun yang berstatus negeri hanya 319. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau yang masih swasta ini statusnya diubah menjadi negeri secara bertahap,” urai Sudjak kepada wartawan, Senin (11/3).

Di bagian lain, Sudjak juga menjelaskan, selain persoalan status sekolah, ada juga satu persoalan yang layak menjadi perhatian pemerintah. ”Sebagian besar guru madrasah di Jatim masih berstatus Guru Tidak Tetap (GTT),” cetusnya.

Kenyataan ini memprihatinkan, mengingat  Jatim memiliki lembaga pendidikan madrasah terbanyak di Indonesia. Jumlah keseluruhan guru yang mengajar di madrasah di wilayah Jatim mencapai 144.778 orang, namun yang berstatus PNS hanya 18.778. Sehingga, kekurangan guru madrasah yang berstatus PNS masih sangat cukup banyak.

“Jumlah guru yang berstatus honorer, guru tidak tetap (GTT), guru tetap yayasan memang sudah memadai, tapi yang berstatus PNS ini sangat sedikit. Oleh karenanya, harus ada tambahan guru negeri, bahkan madrasah yang berstatus negeri,” tandasnya. ***

 Loading ...

koinfojatim

RADJAWARTA > Langkah pemerintah menerbitkan aturan Clear and Clean dipandang kalangan pengusaha sebagai salah satu cara efektif untuk mulai menertibkan industri tambang.

“Seharusnya langkah seperti ini dilakukan sejak dulu, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya sistem tata kelola tambang yang baik di negeri ini,” tutur Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) Agus Suharsono  Kamis (22/11) malam.

Menurut Agus, dinegara lain, sistem yang terpadu dan terbuka sehingga dapat diverifikasi secara transparan dihadapan publik yang diciptakan oleh birokrasi menjadi salah satu kunci masuknya arus investasi ke negara tersebut.

“Jadi di negara lain itu mereka tidak hanya menjual isi kekayaan alamnya, tapi juga menjamin adanya sistem yang transparan dalam segala hal sehingga ada kepastian buat investor atau pelaku industri untuk menjalankan bisnisnya di tempat tersebut,” paparnya.

“Nah di Indonesia anda bisa lihat sendiri, mekanisme yang transparan dalam Clear and Clean (C and C) saja baru mulai diterapkan belakangan ini, itupun terlihat masih banyak kekurangannya,” imbuh Agus.

Seperti diketahui sepanjang tahun 2012 pemerintah menerbitkan sejumlah aturan baru di kalangan industri pertambangan, terutama mineral dan batubara. Salah satu yang menonjol adalah penetapan bea keluar ekspor hingga 20 persen atas bahan tambang mentah yang diekspor ke luar negeri.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM gencar melakukan penertiban izin melalui rekonsiliasi izin usaha pertambangan serta menerapkan syarat Clear and Clean bagi perusahaan yang hendak menjalankan industri tambang di negeri ini.

“Jadi secara tujuan, sepanjang tidak menyimpang dari amanah UU No.4 tahun 2009 yang mengatur soal Minerba, kami dari APEMINDO sangat mendukung langkah pemerintah, apalagi ini untuk menuntaskan carut marut di industri pertambangan nasional terkait penerbitan izin dan tumpang tindih lahan yang banyak terjadi di lapangan. Secara metode sejauh ini meski secara transparansi masih kurang C and C sudah mengarah kepada sistem tata kelola tambang yang baik, sehingga ketika yang dikritisi adalah kekurangannya maka kami kira jawabannya adalah sistem itu harus terus diperbaiki dan dievaluasi agar semakin baik,” tandas Agus.

Menyikapi tuntutan dari APKASI (Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia) yang menggugat mekanisme C and C dan meminta praktek C and C dibubarkan, APEMINDO dengan tegas menolaknya.

“Jelas kami sebagai pengusaha menolak, kenapa, karena dengan sistem ini (C and C -red) kalau memang bisa transparan dan akuntabel, kepastian dan jaminan kelangsungan industri pertambangan dan acuan baku mengenai berapa yang menjadi kewajiban pengusaha untuk melakukan setoran kepada negara yang jelas akan kembali lagi kepada rakyat sebagai pemilik sah republik ini akan terlihat. Dengan ini sistem  yang tadinya penuh dengan pungli, penuh praktik kkn, sarat manipulasi dan tidak memberikan kepastian kepada iklim industri bisa diberantas,” tandasnya.

Agus justru melihat bahwa keengganan sejumlah pihak dalam hal ini kepala daerah yang didukung sejumlah pengusaha  “nakal” sebagai bukti bahwa proses penertiban yang dilakukan melalui C and C sudah memberi hasil.

“Kita lihat saja, saya justru curiga mereka yang menolak itu adalah pihak-pihak yang selama ini mengeruk keuntungan dan ketidakjelasan sistem dengan menarik pungli, menerbitkan izin tambang liar dan melanggengkan praktik KKN dalam mengatur industri pertambangan nasional,” tudingnya.

“Buat APEMINDO sebagai wadah bagi para pengusaha dan pemilik tambang lokal, kami kira, pilihannya sangat jelas, kami akan konsisten mendukung terciptanya Tata Kelola Tambang Yang baik, apapun itu namanya, bisa C and C atau yang lain. Asalkan sistem itu juga bisa menjamin bahwa para pengemplang royalti tambang, para penambang liar yang tidak pernah membayar kewajibannya, para perusak dan penjarah kekayaan alam yang tidak mempedulikan AMDAL serta para birokrat dan penguasa korup yang memeras pengusaha tambang bisa diberantas. Karena tujuan dari adanya pengelolaan hasil tambang di Indonesia harus dan wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan segelintir orang atau kelompok penguasa saja,” pungkas Agus. rw

 Loading ...

RADJAWARTA > Anggaran Pilgub Jatim 2013 yang diperkirakan mencapai Rp 1 Trilyun membuat banyak pihak mengkritik tertegun, bahkan tidak jarang melontarkan kritiknya secara tejam.

Karena anggaran itu pula, komunikasi antara pilitisi di DPRD Jatim dengan pejabat Pemprov Jatim kurang harmonis. Menaggapi hal tersebut, Gubernur Jatim Soekarwo atau Pakde Karwo meminta semua pihak untuk menyikapi secara bijak.

Pakde juga semua pihak yang terkiat, yakni anggota dewan Jatim di Jalan Indrapura Surabaya dan pihak pemerintah segera memecahkan persoalan anggaran dengan cara melakukan rapat bersama. “Harus segera dirapatkan bersama karena sampai saat ini masih belum ada titik temu. Persoalan ini sangat mendesak,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Rapat bersama tersebut menurut Pakde harus segera dilaksanakan agar anggaran Pilgub Jatim yang masih menuai persoalan bisa dicarikan jalan keluarnya. “Tentunya dipilih mana saja yang layak menjadi prioritas dan dimasukkan ke dalam anggaran. Kalau item-item yang hanya sebatas pelengkap, jangan dimasukkan dulu,” jelasnya. rwokez

 Loading ...

okezone

RADJAWARTA > Dengan tidak mengatasnamakan sebuah agama, Sejumlah warga Tanjung Sari, Kecamatan Suko Manunggal mendatangi gedung DPRD Surabaya. Kadatangannya hanya satu tujuan, yakni mempertanyakan pembebasan lahan seluas 680 hektar yang dilakukan PT Darmo Satelit.

“Kami tidak mempersoalkan agama. Namun kami hanya menanyakan legalitas tanah yang digunakan membangun gereja serta gorong gorong,” ujar juru bicara warga Tanjung Sari, Mat Yusuf.

Mat Yusuf mengungkapkan, saat Pemkot dipimpin Bambang DH, Mahkamah Agung (MA) memenangkan Pemkot. Anehnya, hingga saat ini, proses pembangunan yang dilakukan pengembang masih saja terus berjalan. “Kami akan meminta pertanggung jawaban pemkot terkait masalah ini,” tegasnya.

Menurut Mat yusuf, terkait 72 hektar lahan yang saat ini masih dipersoalkan warga sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan ratusan hektar lahan lain yang dibebaskan. Oleh karena itu, dirinya menyesalkan sikap Camat Suko Manunggal serta Lurah Tanjung Sari yang tidak segera merevisi data yang mereka miliki.

“Itu adalah wilayah kerja dari camat Suko Mangunggal serta kepala desa Tanjung Sari, jika mereka mengaku tidak tahu, lalu apa saja kerjaan mereka selama ini,” kata Mat Yufuf dengan nada keras.

Crhistie, perwakilan dari PT Darmo Satelit membantah lahan yang dipersoalkan warga dikelaola oleh PT Darmo Satelit. Menurutnya, sesuai amar putusan yang dikeluarkan MA, pihak yang berperkara adalah PT Darmala.

“Memang lahan tersebut masuk wilayah Tanjung Sari, tapi itu bukan milik PT Darmo Satelit,” ujar Christie.

Menurut Christie, di lahan yang kini disengketakan memang sedang ada proses pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan gorong gorong. Namun pembangunan tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir yang selama ini kerap melanda kawasan itu.

“Menurut saya itu tidak ilegal karena pembangunana gorong gorong itu juga demi kebaikan masyarakat,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Djumadji, menjelaskan sesuai surat yang dikeluarkan Walikota Surabaya, ada beberapa hal yang mandapat tinjauan terhadap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.  Pasalnya ketika pemkot hendak mengurus tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata masih ada beberapa masalah.

“Tapi BPN telah berjanji akan memfasilitasi guna menyelesaikan masalah yang dihadapi warga Tanjung Sari,” ungkap Djumadji.

Oleh karena itu, guna mencegah terjadinya keresahan yang dialami warga, pemkot telah mengeluarkan surat yang intinya agar segala proses pembangunan di kawasan Tanjung sari dihentikan terlebih dahulu.

“Papan pemberitahunya sudah dipasang oleh Satpol PP, bahkan setiap hari juga ada petugas yang menjaganya,” jelasnya.

Sementara menyikapi keluhan yang disampaikan warga, Ketua Komisi B (perekonomian) DPRD Surabaya, Mochammad Machmud menilai jika pangkal persoalan sebenarnya berada di pemkot sendiri. Menurutnya, jika memang pemkot telah mengeluarkan perintah penghentian kegiatan harusnya pihak yang melanggar bisa ditindak tegas.

“Untuk PT Darmo satelit, saya harap dihentikan dulu seluruh kegiatan yang dilakukan,” tegas Machmud. rw

 Loading ...

RADJAWARTA >> Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) mendatangi DPRD Surabaya untuk melaporkan beberapa pelanggaran yang terjadi di perusahaan atau instansi terhadap buruh. Beberapa pelanggaran yang menjadi sorotannya, antara lain pelanggaran berbau SARA dan pemecatan sepihak pegawai SPBU Pakal.

“Waktu itu buruh bersedia menandatangi surat itu. Namun anehnya  surat tersebut justru dijadikan alat bagi perusahaan untuk menskor dan memecat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa,” ungkap Mahfud coordinator SBK, (8/5).

Kasus yang juga menjadi perhatian SBK saat ini persolan pesangon pegawai di Kampus ITATS yang meninggal yang tidak mendapat pesangon dan santunan. Padahal, pegawai bernama Suprapto itu sudah mengabdi di ITATS puluhan Tahun. “Beliau telah menabdi kurang lebih 30 tahun lebih tapi sampai sekarang keluarga korban mengaku hanya mendapatkan uang sebesar Rp 3 juta dari ITATS,” ujarnya.

Menurut Mahfud, banyak pelanggaran yang terjadi di dunia ketenagakerjaan di Surabaya salah satunya diakibatkan lemahnya kontrol yang dilakukan Disnaker. Idealnya, dengan banyaknya perusahaan di Surabaya intensitas pengawasan yang dilakukan badan pengawas lebih ditingkatkan.

Parahnya lagi, tambah Mahfud, mayoritas pelanggran tersebut menimpa para tenaga kerja Outsourcing atau tenaga kerja kontrak. Sedangkan bentuk perlakuan buruk yang diterima buruh biasanya berupa penundaan pembayaran gaji sampai pemecatan secara sepihak.

“Selama ini badan pengawas seakan tutup mata dengan penderitaan yang diterima para buruh kontrak. Selama ini bawas sering beralasan jika meraka tidak ahli dibidang masalah hokum pidana,” kritik Mahfud.

Menyikapai keluhan yang disampaikan Serikat Buruh kerakyatan Jawa Timur (SBK), Wakil Ketua Kimisi D (pendidikan dan kesra) Eddie Budi Prabowo berjajnji akan menselesaikan beberapa persolan yang yang kini dihadapi para buruh.

“Komisi D selalu berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu kami akan tindak lanjuti masalah ini sampai tuntas,” janji Eddi Embun.

Sebagai komisi yang membidangi masalah kesejahteraan, tambah pria yang akrab disapa Eddi Embun ini, komisisnya akan memback up penuh dan memanggil pihak terkait guna menuntaskan keluhan yang disampaikan para buruh.

“Para pemimpin perusahaan itu seperti belut. Namun kami (Komisi D, red) akan berusaha mengahadirkan mereka dalam hearing pada hari Jumat nanti,” ujar politisi dari partai Golkar ini. rw-bm

 Loading ...

RADJAWARTA >> Pemerintah harus segera tetapkan Program Ketahanan Air, sebagai program nasional atasi ancaman krisis air.

“Dengan adanya gerakan Program Ketahanan Air, diharapkan mulai sekarang, sudah diantisipasi terjadinya krisis air, di beberapa daerah di Indonesia,” kata Amien Widodo Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim ITS.

Menurut Amien, program itu, hampir sama dengan program ketahanan pangan yang sudah ditetapkan pemerintah, untuk mengatasi krisis pangan.

Ditambahkan Amien, karena program itu bersifat nasional, maka harus ditetapkan secara nasional, dan harus diterapkan secara nasional, atas dasar ketetapan pemerintah.

“Kalau langkah ini ditempuh, diharapkan semua daerah akan mengikuti dan menerapkan, sehingga akan berdampak pada upaya penyelamatan air, yang dilakukan secara bersama di seluruh Indonesia,” ujar Amien.

Kondisi krisis air dipastikan akan terjadi, karena semakin berkurangnya kawasan resapan air, akibat berdirinya bangunan-bangunan yang menutup ruang terbuka hijau. Selain itu perusakan hutan terus terjadi dan mengakibatkan banyak pohon yang fungsinya menyerap dan menyimpan air, hilang dan mengancam terjadinya longsor setiap musim hujan.

Bahasan tentang Ancaman Krisis Air ini, Senin ini (23/04/2012), akan dibahas serius bersama Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup, Pakar dan Pemerhati Air, di Gedung Rektorat ITS, Sukolilo, Surabaya. [KJPL]

RADJAWARTA >> APBD Surabaya tahun 2012 disahkan pada 20 Januari lalu. Meski baru berjalan sekitar tiga bulan, Pemkot Surabaya sudah berancang-ancang mengajukan perubahan APBD atau biasa disebut Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Rencananya, bulan Mei nanti, PAK APBD 2012 sudah dibahas diharapkan disetujui DPRD Surabaya.

Upaya untuk percepatan pembahasan PAK ini sudah didahului dengan mengirimkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prirotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke lembaga legislatif. Sebagaimana aturannya, sebelum membahas PAK atau APBD, terlebih dahulu harus menyerahkan KUA dan PPAS. Perubahan APBD nanti harus sesuai dengan KUA-PPAS yang sudah disetujui terlebih dulu di dewan.

“Kalau tidak keliru, hari ini (kemarin, red) KUA-PPAS nya sudah dikirimkan ke DPRD,” ujar Erick Cahyadi, Plt Kepala Bagian Bina Program Pemkot Surabaya, (24/4).

Ia memprediksi PAK bisa dibahas cepat. Alasannya, perubahan anggaran ini tidak menambah jumlah belanja atau pendapatan. Selama ini yang menjadi pembahasan alot adalah ketika pemkot mengajukan penambahan anggaran belanja. Jumlah itu harus bisa diimbangi dengan penambahan pendapatan.
Namun ia menerangkan tahun ini tidak ada perubahan apapun atas belanja dan pendapatan. “Anggaran belanja tetap, demikian juga target pendapatannya,” ujar dia.

Kalau semua tetap, kenapa perlu PAK? Erick menjelaskan pemkot tetap membutuhkan perubahan anggaran karena menyesuaikan nomenklatur atau rekening pada pos yang sesungguhnya. Ia mengatakan beberapa aturan baru terkait dengan anggaran. Misalnya anggaran pembelian bibit lele untuk masyarakat.

Sesuai dengan aturan baru, alokasi anggaran tersebut adalah dimasukkan dalam dana hibah. “Jadi kita harus lakukan penyesuaian, perlu ada pergeseran-pergeseran rekening,” jawab Erick yang juga anggota tim anggaran Pemkot Surabaya ini. Maka, jika tidak ada penambahan, maka kekuatan APBD 2012 tetap Rp 5.157.056.704.816. Sedangkan pendapatan tahun 2012 ditarget Rp 4.595.700.737.151. Dengan demikian, APBD mengalami defisit Rp 561.355.967.665. RW

 Loading ...

RADJAWARTA >> Tampak wilayah Indonesia  belum aman dari bencana alam. Ini terbukti himbauan yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Jum’at (02/03) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Syamsul Maarif, M.Si.

“Masyarakat diharapkan tetap menjaga kewaspadaannya. Pasalnya, dari pantauan BMKG dan PVMBG tercatat banyak titik-titik rawan bencana dengan kondisi iklim seperti ini,” terang Syamsul kepada wartawan, Jumat, (02/03).

Hambauan itu bermakna, bukan karena kondisi alam yang tidak bersahabat akan tetapi masyaakat hanya diminta untuk waspada terhadap gejala-gejala awal terjadinya bencana di daerahnya.

Bencana yang akan mengganggu ketenangan masyarakat tergantung pada wilayah masing-masing. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir rentan dengan gempa tektonik, untuk masyarakat yang berdekatan dengan sungai rawan longsor dan banjir, sedang untuk tinggal di daerah pegunungan cenderung rawan gempa vulkanik.

“Intinya masyarakat juga harus mengetahui gejala-gejala awal bencana terjadi. Kalau dia tinggal di wilayah pegunungan, ya harus waspada dengan getaran-getaran kecil. Juga demikian dengan yang tinggal di kawasan dekat sungai. Bila hujan deras turun selama 3 hari berturut-turut, masyarakat harus waspada akan banjir dan bersiap untuk mengungsi atau melakukan tindakan awal lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Syamsul menyebut, saat ini sedikit ada 6 gunung berapi di Indonesia yang aktivitas vulkaniknya mengalami peningkatan, hingga level siaga. Sementara untuk puting beliung, BNPB masih menunggu pemetaan dari BMKG. “Potensi meninggatnya terjadi puting beliung memang ada. Namun kami masih menunggu hasil riset rinci dari BMKG sembari terus meminta BPBD daerah-daerah agar tetap siaga,” tandasnya. rw/co

 Loading ...