Tag Archive | "hukum"

pelantikan ws

Tags: , , , , , ,

Mendagri > Pelantikan Wisnu Sakti Bisa Dianulir Jika ada Proses Hukum

Posted on 03 Februari 2014 by admin

pelantikan wsRADJAWARTA > Jabatan yang baru didapat oleh Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota Surabaya masih berpeluang untuk dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) asalkan proses pelantikannya cacat hukum.

Peluang itu semakin terbuka ketika Panitia Pemiihan (Panlih) Wakil Wallikota Surabaya di DPRD mengirim surat ke Kemendagri terkait adanya dugaan pelanggaran prosedur pemilihan wawali.

Sayangnya, hingga Wisnu dilantik belum ada yang menempuh jalur hukum. Padahal Mendagri Gamawam Fauzi sudah mempersilahkan pihak-pihak yang merasa keberatan atas pelantikan Wisnu sebagai Wawali untuk menempuh jalur hukum.

“Kan sudah dilantik. Anulirnya harus ada proses hukum,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (3/2/2014).

Karena itu untuk mempersoalkan proses pemilihan tersebut harus ada langkah hukum. “Silakan tempuh proses hukum,” kata Gamawan. (cp/dtk)

Puaskah Anda dengan Hasil Kerja Susilo Bambang Yudhoyono, Presdien RI?

Lihat Hasil Polling

Loading ... Loading ...
Share

Comments (0)

kabiro

Tags: , , , , ,

Kabiro Hukum Pemprov Jatim > Wisnu Sakti Buana Dilantik Jumat

Posted on 23 Januari 2014 by admin

kabiroRADJAWARTA > Pelantikan Wakil Walikota Surabaya dipastikan akan berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya Jum’at (24/1/2014) pukul 14.00. Hal ini dikatakan oleh Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jatim, Suprianto ketika dikonfirmasi. “Benar, pelantikannya Jumat siang. Sekarang ini saya sedang mengurusi semuanya dan semoga besok lancar,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/1/2014).

Pihaknya mengaku telah mengirim surat perintah pelantikan ke DPRD Surabaya. Karena itulah dipastikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan memiliki pendamping dalam melanjutnya pekerjaannya di pemerintahan hingga 2015.

Sedangkan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo sempat menyampaikan bahwa pihaknya ditembusi oleh Biro Adminitrasi Pemerintahan Umum akan ada pelantikan pada Jumat. Namun, kata dia, bagian rumah tangga DPRD Surabaya tidak siap dan menundanya hingga 29 Januari.

“Kalau pelantikannya besok, saya siap. Namun, rumah tangga DPRD Surabaya belum siap. Tapi, kalau besok saya siap kok,” ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Pihaknya juga memastikan bahwa Surat Keputusan sudah ada di tangan Pemprov dan akan diserahkan pada saat pelantikan besok. “SK tidak bisa ditunjukkan dulu karena akan diserahkan langsung ke yang bersangkutan saat pelantikan,” tutur mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Wisnu Sakti Buana mengaku optimistis dengan rencana pelantikannya yang akan digelar Jumat (24/1), meskipun empat fraksi di DPRD Surabaya mempertanyakan SK penetapan Wawali dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau mereka ingin tahu SK itu, suruh mereka tanya ke Gubernur Jatim,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut.

Menurut dia, pihaknya tidak terganggu dengan keberadaan empat fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, PKB, PKS dan gabungan Apkindo yang masih mempertanyakan keberadaan Surat Keputusan (SK) penetapan Wawali Surabaya dari Kementerian Dalam Negeri.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan, dirinya tidak memiliki persiapan khusus jelang rencana pelantikan Wawali.

“Yang melantik kan bukan saya, jadi saya tidak memiliki persiapan apa-apa. Apalagi, ruangan Wawali juga sudah kosong dan siap digunakan,” katanya sembari mengaku akan datang ke proses pelantikan jika diundang DPRD.(rha)

Puaskah Anda dengan Hasil Kerja Susilo Bambang Yudhoyono, Presdien RI?

Lihat Hasil Polling

Loading ... Loading ...
Share

Comments (0)

Wisnu Berkata Gubernur Melantik dirinya Jum’at

Tags: , , , , ,

Wisnu Berkata Gubernur Melantik dirinya Jum’at

Posted on 23 Januari 2014 by admin

kursi pimpinanRADJAWARTA > Prosesi pelantikan Wisnu Shakti Buana(WS)  sebagai Wakil Wali kota Surabaya menuai titik terang. WS panggilan akrab Wisnu kepastian pelantikan dia dapat dari pejabat pemprov Jatim. “Jumat pelatikannya,” cetus WS.

Kepada wartawan, WS mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan Supriyanto SH,MH Kepala Biro Hukum Pemprop Jatim terkait pelantikan dirinya. mengutip keterangan gubernur Jatim Soekarwo Supriyanto mengatakan, Pakde Karwo siap melantik WS sebagai Wakil Wali Kota Surabaya hari Jumat (24/01/14).

“Baru saja saya berkomunikasi via ponsel dengan pihak Prov Jatim yakni pak Supriyanto bahwa pelantikan saya akan dilaksanakan besok  hari jumat tanggal 24 Januari jam 14.00 wib,” jawab WS, (23/1).

Keterangan WS kepada sejumlah wartawan yang ngepos di DPRD Surabaya ini menampik isu bahwa pelantikan WS dikabarkan akan mundur hingga tanggal 29 Januari 2014. Karena menyesuaikan agenda Gubernur dan dikarenakan bagian rumah tangga pemkot Surabaya juga belum siap. (gg)

Puaskah Anda dengan Hasil Kerja Susilo Bambang Yudhoyono, Presdien RI?

Lihat Hasil Polling

Loading ... Loading ...

 

 

 

Share

Comments (0)

uchok

Tags: , , , ,

Evaluasi Akhir Tahun Bidang Hukum

Posted on 05 Januari 2014 by admin

uchokBanyak Pekerjaan Rumah Masih Terbengkalai

Memanasnya suhu politik menjelang pesta demokrasi tahun 2014 ini, secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja penegakan hukum, khususnya dalam memberantas korupsi. Eksesnya, tidak sedikit penanganan kasus-kasus besar yang ditangani institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2013 berlangsung lamban atau bahkan keluar jalur dan terkesan bermuatan politik kekuasaan.

Kasus dugaan korupsi Bank Century misalnya, hingga kini belum juga menunjukkan perkembangan berarti. KPK masih berkutat pada perdebatan substantif ketimbang mengungkap aktor intelektual dalam kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 7 triliun itu.

Namun, harus diakui, ada langkah-langkah hukum di tahun 2013 yang dilakukan institusi penegak hukum yang patut diapresiasi. Yang menonjol seperti penindakan tindak pidana narkotika, terorisme, dan korupsi, serta tindak pidana lain.

Namun, di balik hiruk-pikuk penegakan hukum itu, institusi penegak hukum lebih berorientasi terhadap pencapaian target. Mengejar kuantitas, bukan kualitas. Secara kasat mata, langkah-langkah penegakan hukum itu lebih mengutamakan kepuasan masyarakat.

Direktur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dan anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding, secara terpisah, menilai, institusi penegak hukum masih menggunakan pola-pola lama: mana penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi lebih mengedepankan kepentingan politik tertentu.

Menurut Uchok, upaya pemberantasan korupsi yang ditangani KPK baru sebatas menghibur, belum serius, meski tidak sedikit uang negara yang berhasil diselamatkan dan banyak koruptor yang ditangkap.

Namun, ujarnya, kiprah KPK masih lebih baik ketimbang institusi kepolisian dan kejaksaan. Di satu sisi, kejaksaan dan kepolisian beberapa tahun terakhir meminta kepada negara agar jumlah anggaran mereka disamakan dengan anggaran yang selama ini dialokasikan untuk KPK.

Namun, bila berkaca ke situasi 2013, sekadar menyebut contoh, kinerja kedua institusi itu tetap mengekor KPK. Sebaliknya, sejumlah oknum polisi dan jaksa justru menjadi bagian dari sekian banyak individu yang ditangkap KPK, baik akibat melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap, maupun terlibat tindak pencucian uang.

Senada dengan Uchok, Syarifuddin Sudding menilai, penegakan hukum sepanjang 2013 masih tebang pilih. Pemberantasan korupsi, khususnya, belum mampu menyentuh lapisan atas kekuasaan.

Yang juga menjadi catatan Sudding, penindakan terhadap kasus korupsi di daerah masih sangat minim. Ini memunculkan sentimen negatif masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum.

Khusus terhadap KPK, Sudding berharap, pimpinan lembaga antirasuah itu lebih independen dalam menangani kasus besar, seperti proyek Hambalang dan bailout Bank Century. Sejauh ini penindakan KPK terhadap kedua kasus itu belum mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Secara umum, Sudding menilai, kinerja KPK selama 2013 belum memuaskan, meskipun ada beberapa keberhasilan yang sudah dicapai sehingga patut diapresiasi tersendiri. “Padahal saat terpilih sebagai ketua KPK, Abraham Samad menjanjikan bahwa kasus Century bakal tuntas di tahun pertama kepemimpinannya,” ujar dia.

Kasus Century dan Hambalang, kata Sudding, digolongkan tindak pidana korupsi yang sangat sistematis, masif, dan struktural. Nilai kerugian dan uang negara yang diselewengkan untuk mem-bailout Century mencapai Rp 6,7 triliun. Bahkan, menurut hitungan termutakhir BPK, jumlah kerugian negara melambung hingga lebih dari Rp 7 triliun.

Saat menyampaikan catatan akhir tahun KPK, Abraham Samad menyatakan, terkait kasus Century, pihaknya saat ini tengah mempelajari laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah disampaikan akhir Desember lalu. Selanjutnya, penyidik dan jaksa penuntut umum akan mendalaminya sebelum memutuskan untuk masuk ke tahap penuntutan.

“Penyidik akan meminta keterangan ahli dari BPK untuk mendalami hasil audit tersebut. Pelimpahan ke tahap penuntutan diharapkan terjadi pada akhir Januari 2014,” ujar Abraham.

Ini bukan kali pertama Abraham Samad menjanjikan soal Century, sehingga publik meragukan akan keseriusan KPK. Janji KPK yang belum tuntas hingga berakhirnya tahun 2013 adalah kasus Hambalang. Dalam kasus itu, setidaknya ada dua perbuatan pidana yang disidik KPK, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembangunan konstruksi proyek Hambalang serta dugaan penerimaan gratifikasi terkait Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Latihan) proyek Hambalang.

Untuk kasus gratifikasi, KPK baru menetapkan satu tersangka, yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sementara dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, lembaga antikorupsi itu menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Andi Alifian Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), Teuku Bagus Muhammad Noor (mantan Direktur PT Adhi Karya), Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Sejauh ini baru Andi, Deddy, dan Teuku Bagus yang ditahan KPK. Meskipun sudah ditahan, berkas perkara Andi dan Teuku Bagus masih menunggu penyelesaian.

Dari lima tersangka, baru kasus Deddy yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Padahal, dalam beberapa kesempatan, pimpinan KPK mengatakan bahwa kasus Hambalang menjadi prioritas di KPK, termasuk penahanan Anas.

“Semuanya yang berkaitan dengan Hambalang, kita harapkan bisa kita selesaikan tahun ini,” ujar Bambang, Selasa, 29 Oktober 2013 lalu. Kini, tahun 2013 sudah berlalu.

Selain kasus Hambalang, kasus besar yang dijanjikan KPK akan selesai tahun 2013 adalah dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kasus ini menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, dan Siti Fajriah. Namun, karena alasan kesehatan, Fajriah hingga saat ini belum diproses hukum. KPK menetapkan Budi secara resmi sebagai tersangka pada Desember tahun 2012. Dia ditahan KPK pada 15 November 2013 di Rumah Tahanan KPK. Hingga kini pemberkasan perkara Budi Mulya belum dinyatakan lengkap (P-21), sehingga belum bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan, apalagi ke pengadilan. (Sugandi)

Puaskah Anda dengan Hasil Kerja Susilo Bambang Yudhoyono, Presdien RI?

Lihat Hasil Polling

Loading ... Loading ...
Share

Comments (0)

Karsa Didiskualifikasi? Ini Tanggapan Pakar Hukum Unair

Tags: , , , , ,

Karsa Didiskualifikasi? Ini Tanggapan Pakar Hukum Unair

Posted on 06 Oktober 2013 by admin

pilkada jatimRADJAWARTA > Penilaian beberapa kalangan yang meminta agar hasil Pilgub Jatim didiskualifikasi dianggap terlalu berlebihan. Pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang hanya bisa menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, bukan pada menganulir pemenang. Bahkan MK tidak bisa masuk lebih dalam pada dugaan penyimpangan dana APBD Jatim.

”Tidak mungkin MK mengeluarkan keputusan diskualifikasi atas pasangan Karsa jika pertimbangannya adalah penyalahgunaan APBD,” kata Pengamat Ilmu Hukum dan Tata Negara Universitas Airlangga Dr Hadi Subhan di Surabaya.

Menurut Hadi, rezim hukumnya berbeda, bila  dianalogikan, jika pasangan incumbent melakukan pemukulan tentu tidak bisa mempengaruhi keputusan MK. Sebab, sejak awal MK hanya menyelesaikan oerselisihan hasil Pilkada.

”Misalnya, incumbent melakukan tindak pidana,  kan enggak ada hubungannya dengan hasil Pilkada. jadi, permintaan diskualifikasi sangatlah berlebihan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, putusan  diskualifikasi ranahnya di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) bukan ke MK. Sekali lagi, tegasnya, MK hanya memutuskan soal hasil.

Ia menambahkan, paling tidak MK nanti akan memutuskan perhitungan ulang atau memerintahkan pencoblosan ulang. Kondisi itu pun terjadi apabila bukti-bukti yang diajukan pihak pemohon akurat.

Namun, selama ini, beberapa bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dipatahkan dengan bukti dan saksi dari termohon (KPU Jatim) dan termohon terkait (pasangan KarSa).

“Bukan wilayah MK untuk memutuskan diskualifikasi. Kalau mau ada putusan itu harusnya ke PTUN, rasanya tidak mungkin ke PTUN lagi, sebab bolanya sekarang ada di MK,’‘ ujarnya.

Menyinggung soal bantuan adanya bantuan sosial (Bansos) serta program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan (Jalin Kesra) yang digagas oleh Pemprov Jatim tidak ada kaitannya dengan hasil Pilkada  Jawa Timur. Program-program yang digulirkan dan menguntungkan pasangan petahana adalah hal yang wajar. Dan keuntungan dari pasangan incumbent.

Pasangan petahana menggunakan APBD untuk menjalankan pemerintahaan.  Kemudian muncul teori bahwa pasangan petahana sudah memiliki modal 30 persen. Selain itu dari segi popularitas, pasangan petahana juga lebih unggul.

Contohnya, Presiden SBY dengan program Bantuan langsung tunai (BLT) sewaktu Pilpres tahun 2009. “Jadi jika ada pasangan incumbent kalah dalam pemilukada adalah hal yang bodoh,” jelasnya (rha)

Puaskah Anda dengan Hasil Kerja Susilo Bambang Yudhoyono, Presdien RI?

Lihat Hasil Polling

Loading ... Loading ...
Share

Comments (1)

hadipranoto

Tags: , , , , , , ,

Tim Hukum KarSa > Gugatan Khofifah Luar Biasa Ngawurnya

Posted on 19 September 2013 by admin

hadipranotoRADJAWARTA > Menghadapi persidangan yang akan menentukan nasib gubernur dan wakil gubernur terpilih versi KPUD Jatim masing-masing pihak Khofifah selaku Pemohon, KPUD Jatim sebagai Termohon dan pasangan KarSa yang masuk sebagai Pihak Terkait telah mempersiapkan jurus andalannya masing-masing.

Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah meregister gugatan Khofifah-Herman dengan No.117/PHPU.D-IX/2013 dan telah mengagendakan sidang pertama pada Selasa 24-09-2013.

Untuk memenangkan gugatannya, pasangan yang dikenal dengan sebutan pasangan ‘Berkah’ ini didampingi 16 pengacara kondang yang dikomandani Dr.Otto Hasibuan,SH.MM.

Tuntutan yang Berkah melalui pengacaranya, cukup luar biasa. Sebab dalam tuntutannya, Berkah meminta MK agar pasangan KarSa didiskualifikasi karena ditengarai doping dengan politik anggaran dan menyalahgunakan dana APBD bantuan sosial (BanSos) dan bantuan Hibah sehingga merugikan pasangan calon lainnya.

Menanggapi gugatan tim kuasa hukum Berkah. Koordinator Bidang Hukum Tim Kampanye Karsa, Hadi Pranoto tersenyum lebar ketika dimintai tanggapnnya oleh wartawan.

Luar biasa apanya ? ngawurnya ? jawab Hadi sambil menahan tawa. Kenapa tertawa? Tanya wartawan. Arek Karang Menjangan itu mengatakan, gugatan itu sangat layak untuk ditertawakan. Sebab lanjutnya, gugatan Khofifah-Herman melenceng dari formalitas beracara dalam PHPU yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Anggota Peradi ini menegaskan, pasal 4 PMK 15/2008 dengan tegas menyebutkan, obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa PMK 15/2008 mensyaratkan Permohonan sekurang-kurangnya memuat Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemiliikada;  Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Sedangkan  dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 September 2013 ternyata Pemohon tidak mengemukakan perselisihan hasil peenghitungan suara oleh karenanya Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Malah sebaliknya ungkapnya, Pemohon mendalilkan dengan asumsi-asumsi bahwa hasil penghitungan Termohon tidak benar karena adanya penyimpangan dan pelanggarran berupa politik anggaran oleh Pihak Terkait, keterlibatan oknum PNS dan money politic dan lain-lain.

“Dari sini jelas dan terang benderang kalau permohonan Khofifah-Herman Pemohon tidak menyangkut keberatan tentang hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008, melainkan tentang adanya persepsi  pelanggaran-pelanggaran tahapan-tahapan Pemilukada yang jelas merupakan kewenangan instansi lain diluar Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menyelesaikannya,” urai Hadi.

Apalagi permintaan/petitum Khofifah-Herman agar MK membatalkan Pasangan Calon nomor urut 1 (KarSa)  ataupun agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan KarSa. “Ini jelas tidak sesuai dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 2 dan 3 PMK 15/2008.  Inilah luar biasa ngawurnya,” seloroh Hadi Pranoto.

Bercermin pada persyaratan formal beracara dala  PHPU sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008 tentang Beracara dalam Perselisihan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah “Maka sudah sepatutnya permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau dalam lagu dangdut judulnya Kandas,” tegasnya. +++

Puaskah Anda dengan Hasil Kerja Susilo Bambang Yudhoyono, Presdien RI?

Lihat Hasil Polling

Loading ... Loading ...
Share

Comments (0)

Keputusan KPU dan Kajian Hukum Penentu Gugatan Tim Berkah

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Keputusan KPU dan Kajian Hukum Penentu Gugatan Tim Berkah

Posted on 07 September 2013 by admin

berkahRADJAWARTA > Untuk melakukan gugatan terhadap hasil Pilgub Jatim, Tim Pemenangan pasangan Khofifah-Herman (Berkah) masih harus menunggu hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, dan hasil kajian hukum dari Tim Berkah.

Saat ini, Tim Kuasa Hukum Tim Pemenangan Berkah terus mendalami dugaan pelanggaran Pilgub dengan pengumpulkan data. Jika dalam pendalaman materi pelanggaran ditemukan bukti kuat maka, Tim Berkah dipastikan akan melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Jika ada dugaan kuat terjadi pelanggaran, kami akan melakukan gugatan,” ujar KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah), usai menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pendukung dan tim pemenangan pasangan BerKaH di Komplek Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang, 06/09/2013.

Agar gugatan itu nantinya tidak sia-sia, Tim kuasa hukum Berkah lebih dulu berkonsultasi ke Pakar Hukum di Jakarta. “Tim hukum kami sedang berkonsultasi dengan pakar hukum di Jakarta,” ujar Gus Sholah.

Kapan akan mengajukan gugatan? Tanya wartawan. Gus Sholah belum berani memastikan gugatan itu akan dilakukan. “Kita masih menunggu keputusan KPU. Yang jelas kita masih punya waktu beberapa hari untuk mengumpulkan bukti-bukti. Melakukan atau tidak, kita lihat kajian tim hukum,” katanya.

Sementara, Ketua Tim Pemenangan pasangan BerKaH wilayah Jawa Timur, Minardi mengaku pihaknya menemukan indikasi pelanggaran di Pilgub Jatim. “Pelanggaran ada, banyak dan bukan hanya beberapa. tetapi, kita tunggu setelah ada putusan dari KPU Jatim,”
ujar dia. (LI)

Puaskah Anda dengan Hasil Kerja Susilo Bambang Yudhoyono, Presdien RI?

Lihat Hasil Polling

Loading ... Loading ...
Share

Comments (0)

Kuasa Hukum Tim Pemenangan Pilwali Probolinggo Diamankan

Tags: , , , , , , , , , , ,

Kuasa Hukum Tim Pemenangan Pilwali Probolinggo Diamankan

Posted on 06 September 2013 by admin

kpuRADJAWARTA > Untuk membongkar siapa dalang kerusuhan Pilwali Kota Probolinggo, 30/8/2013 lalu, Polda Jatim terus melakukan investigasi. Alhasil beberapa tersangka berhasil diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Terbaru, Polda Jatim juga mengamankan Kuasa Hukum Tim Pemenangan pasangan calon Zulkifli Chalik-Maksum Surani (Zam-Zam).

Penangkapan terhadap beberapa tersangka ini, tutur Kombes Pol Awi Kabid Humas Polda Jawa Timur, adalah untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan Pilwali Kota Probolinggo. Namun, pihaknya belum bisa memastikan para tersangka itu ada hubungannya dengan persaingan politik.

Pria yang akrab disapa Awi mengutarakan, sebelum Polda Jatim mengamankan beberapa tersangka diantaranya, kuasa hukum tim pemenangan Zam-zam, dan LBH Lacak kuasa hukum tim pemenangan Zam-zam inisial KCG, PEK dan SAG.

“Seperti yang sudah saya utarakan, tersangka ini ada yang kuasa hukum tim pemenangan paslon Zam-zam dan ada yang dari LBH. Jadi itu yang kita identifikasi,” ujar dia.

Dijelaskan Awi, dalam melakukan penahanan terhadap ke enam tersangka didasari fakta hukum yang terjadi di lapangan. Dan, untuk penegakan hukum para tersangka juga diberi hak untuk didampingi pengacara.

“Kita masih selidiki benang merahnya, yang penting bukti permulaan sudah cukup dan sudah ada ketentuan hukumnya. Kalau memang terbukti pasti akan kami proses,” kata dia.

Awi juga memperkirakan, tersangka akan terus bertambah. Sebab masih ada beberapa tersangka yang masih menjadi buruan petugas polisi.

Di bagian lain, salah satu tersangka berinisial PEK wakil ketua LBH membantah bahwa kedatangan ke kantor kelurahan Manyangan atas perintah salah satu cawali apalagi dibayar. “Ini tidak ada pembayaran atau suruhan dari pasangan calon. Kedatangan kita murni untuk penegakan hukum. Kita juga tidak mengarahkan massa karena massa itu datang sendiri,” kata dia. +++

Siapa Pilihan Gubernur Jawa Timur Menurut Anda

Lihat Hasil Polling

Loading ... Loading ...

sumber

Share

Comments (0)

ok

Tags: , , , , , , ,

Putusan KPU Terkait Dukungan Ganda Akan Berdampak Hukum

Posted on 05 Juni 2013 by admin

RADJAWARTA > Apapun keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Jawa Timur terkait dukungan ganda dua partai non parlemen akan  menimbulkan dampak hukum yang cukup merepotkan. “BAHKAN JKA KPU TAK MENGAMBIL KEPUTUSANPUN BAKAL ADA DAMPAK HUKUM YANG MEREPOTKANNYA DALAM PROSES PILKADA JATIM INI,” ujar pengamat sosilogi politik Universitas Wijaya Kusuma, Andri Arianto, Selasa(4/6).

 

Menurut Andri, pada jadwal penetapan pasangan calon Pemilukada Jatim tanggal 9 Juni nanti ,KPU harus mengambil keputusan tentang pasngan calon yang bisa maju dalam pemilihan.

 

Jika saat itu, lanjutnya, KPU Jatim tidak meloloskan pasangan Khofifah-Herman dengan alasan kekurangan dukungan akibat dua partai yang memberi dukungan ganda tidak bisa diakui, maka pihak Khofifah bisa mengadukan hal ini kepada Dewan Kehormatan(DK) KPU serta mengajukan gugatan ke PTUN.

 

“KALAU KEPUTUSAN INI DIAMBIL KPU JATIM BISA DIANGGAP TELAH MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TIDAK ADIL DAN BISA DILAPORKAN KE DK KPU. KHOFIFAH JUGA BISA MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PTUN ATAS KEPUTUSAN KPU,” terang alumnus Fisip Unair ini.

 

Kondisi ini, lanjut Andri bisa merepotkan KPU Jatim sebab harus berhadapan dengan dua gugatan di PTUN dan MK. “SAYA KIRA AKAN MEREPOTKAN KINERJA KPU YANG CUKUP BANYAK DAN WAKTU YANG PENDEK UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMILUKADA,” terangnya.

 

Namaun, lanjut Andri, bila KPU meloloskan pasangan Khofifah-Herman saat penetapan Pasangan Calon nanti, hal ini juga akan membuka peluang bagi pihak siapapun untuk menggugat putusannya ke PTUN.

 

Menurutnya kasus dukungan ganda PPNU dan Partai Kedaulatan cukup sulit untuk diselesaikan dalam verifikasi KPU Jatim mengingat penandatangan dua surat dukungan baik ke Khofifah-Herman maupun Karsa adalah dua petinggi utama , Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

 

“SAYA KIRA HAL INI AKAN LEBIH KUAT JIKA DIPUTUSKAN OLE PTUN, NAMUN MEMANG HARUS ADA YANG MENGAJUKAN GUGATAN,” terang lulusan S2 Fisip UGM ini.

 

Andri juga menambahkan, jika gugatan pada PTUN benar dilakukan, maka lembaga pengadil putusan tata usaha negara ini bisa membuat sebuah progresifitas hukum dengan mengentikan proses pemilukada sementara waktu.

 

“PENGHENTIAN INI BISA DILAKUKAN ATAS PERMINTAAN PENGADILAN DENGAN ALASAN KEMUNGKINAN POTENSI KONFLIK POLITIK DI MASYARAKAT YANG AKAN TIMBUL BILA PUTUSAN DIAMBIL DENGAN TERGESA-GESA,” ujarnya.

 

Mengenai laporan Khififah kepada pihak kepolisian terkait kebijakan KPU maupun psangan calon lain yang disebut mengganjal dirinya, Andri menegaskan delik pidana tidak akan berpengaruh pada proses Pemilukada, sebab hal itu dua ranah berbeda.

 

“LAPORAN KE POLISI ITU BEDA JALUR DENGAN PROSES PEMILUKADA, SAYA KIRA TIDAK AKAN BERPENAGRUH. JUSTRU YANG PALING TEPAT ADALAH GUGATAN KE PTUN, TAPi ITU MENUNGGU PUTUSAN KPU JATIM TANGGAL 9 NANTI,” terangnya.

Share

Comments (0)

Manusia Super

Pemimpin Negara Harus Pancasilais

SURABAYA, Semua elemen masyarakat termasuk petinggi partai dan jajaran birokrat harus mempertanyakan kembali, sejauh mana konsistensi komitmennya terhadap Pancasila. Apakah masih utuh mengemban wasiat yang terkandung di dalam kelima butir

Baca Selengkapnya.........

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
RADJAWARTA


KLIK DISINI...

Penandatanganan Kontrak kinerja 2014
  • Radja POLLING


    • Puaskah Anda dengan Hasil Kerja Susilo Bambang Yudhoyono, Presdien RI?

      Lihat Hasil Polling

      Loading ... Loading ...


  • Risma, Walikota Tanpa Tanda Jabatan

    TRI RISMAHARINI, demikian nama walikota perempuan pertama di Kota Surabaya. Masa jabatan ini pertama kali dijabatnya untuk masa bakti 2010-2015 terhitung sejak 28 September 2010..

    Baca Selengkapnya.........

    Achtanaputra - Webdeveloper