Limbah Rumah Makan Menuai Kritik

Minggu,24 Juni 2012 - 20:09 WIB - Dibaca : 332 kali

RADJAWARTA >> Rumah Makan (RM) diperkirakan menjadi salah faktor menyebab tercemarnya Kali Surabaya. sebab, banyaknya limbah RM di Surabaya sangat layak untuk diperhatikan. Persoalan RM yang tidak membuang limbahnya ke selokan menjadi sorotan Wakil Rakyat di DPRD Surabaya.

Oleh karena itu, Agus Santoso anggota Komisi C DPRD Surabaya yang juga ketua Badan Kehormatan (BK) mendesak Pemkot Surabaya segera mencarikan solusi agar limbah RM bisa ditekan.

Politisi Demkokrat itu menyarankan, agar Pemkot Surabaya segera membangun semacam Instalasi Pengolah Limbah (IPAL). Dengan harapan limbah RM seperti minyak goring, air cucian, dan bekas minuman tidak langsung dibuang ke selokan.

Menurut Agus, fakta empiris yang selama ini dengan jelas bisa dilihat mata tekanjang. Apalagi kebanyakan RM di tepi-tepi jalan, ternyata masih banyak membuang limbahnya dengan sembarangan.

“Lihat saja sendiri di beberapa ruas jalan yang banyak rumah makan berdiri. Saluran airnya bau tak sedap dan banyak endapan bekas makanan,” ujar anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Santoso.

Agus mensinyalir, kurangnya perhatian pemilik RM atas limbahnya adalah karena kurang tegasnya pemerintah, ditambah dengan belum adanya aturan tegas yang membuat pemilik atau pengusaha RM mengelola limbahnya.

“Saya yakin, di Surabaya masih banyak rumah makan yang tidak memiliki semacam IPAL. Jika ini terus berlangsung tentu berdampak terhadap kehidupan biota di sungai yang tercemar akibat air limbah  rumah makan,” cetusnya.

Sementara, Hermawan Some dari Komunitas Nol Sampah mengatakan restoran yang membuang limbah ke sungai (badan air) jelas melanggar UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Seharus sebelum dibuang limbah tersebut diolah terlebih dahulu. Karena jika langsung dibuang akan berbahaya bagi ekosistem di sekitarnya.

“Ini sangat berbahaya. Jika limbah tersebut masuk ke sungai kemudian akan bermuara ke laut  dan memberi dampak terhadap ekosistem di kawasan tersebut. Jika ini berlangsung terus menerus, akan mencemari sungai dan laut,” jelasnya.

Menurut Wawan Some, demikian kerap disapa, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 yang berbunyi Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha atau kegiatan diwajibkan untuk menyusun studi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) 2009.

“Mestinya badan lingkungan hidup (BLH) segera turun tangan dengan menghambil sampling air limbah yang dibuang restoran yang bersangkutan. Jika terbukti melanggar langsnug saja ditindak,” cetusnya.

Sedangkan  sekretaris  Badan Lingkungan Hidup (BLH)  Anton Terayuda mengatakan rumah makan dan restoran yang hendak beroperasi, harus memiliki UKL UPl (izin  upaya kelola lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan). Berdasarkan catatannya, terdapat 85  restoran yang telah memiliki izin UKL-UPL. Sementara saat disinggung jika jumlah rumah makan di Surabaya jumlahnya di atas seratusa, mantan PLT Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dispendukcapil) itu mengatakan akan mendata lagi terutama yang belum memiliki UKL-UPL.

“Saya akan cek dulu, Jika memang ada rumah makan yang melanggar tentu kan akan bertindak tegas,” tegas Anton. rw+bm

Bagaimana Pendapat anda pembangunan Tol tengah kota ?

Lihat Hasil Polling

Loading ... Loading ...

Share

Tinggalkan komentar

Current day month ye@r *

Manusia Super

Pemimpin Negara Harus Pancasilais

SURABAYA, Semua elemen masyarakat termasuk petinggi partai dan jajaran birokrat harus mempertanyakan kembali, sejauh mana konsistensi komitmennya terhadap Pancasila. Apakah masih utuh mengemban wasiat yang terkandung di dalam kelima butir

Baca Selengkapnya.........

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
RADJAWARTA


KLIK DISINI...

Penandatanganan Kontrak kinerja 2014
  • Radja POLLING


    • Puaskah Anda dengan Hasil Kerja Susilo Bambang Yudhoyono, Presdien RI?

      Lihat Hasil Polling

      Loading ... Loading ...


  • Risma, Walikota Tanpa Tanda Jabatan

    TRI RISMAHARINI, demikian nama walikota perempuan pertama di Kota Surabaya. Masa jabatan ini pertama kali dijabatnya untuk masa bakti 2010-2015 terhitung sejak 28 September 2010..

    Baca Selengkapnya.........

    Achtanaputra - Webdeveloper